Materi Penyuluhan >> Sumber Daya Manusia

UPAYA-UPAYA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN MENINDAKLANJUTI DAN MENCERMATI TERBITNYA UU NO. 23 TAHUN 2014

Sumber Gambar:

Penyuluhan pertanian merupakan urusan yang sangat penting dan strategis karena langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat pertanian sebagai penyedia pangan nasional. Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non formal bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Oleh karena itu, perubahan kelembagaan di daerah tidak boleh menghilangkan fungsi penyuluhan pertanian, bahkan seyogyanya penyuluhan pertanian merupakan urusan wajib yang dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha karena merupakan pelayanan dasar.

 

Saat ini terdapat 26,7 juta Rumah Tangga Petani yang harus dilayani oleh Penyuluh Pertanian guna mendukung penyediaan pangan nasional dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan petani. Untuk menjamin pelayanan dimaksud perlunya kelembagaan penyuluhan yang mandiri agar lebih fokus dan mampu dalam pengawalan program teknis pertanian di lapangan. Namun disatu sisi urusan penyuluhan tidak tercantum didalam lampiran UU No. 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

Didalam Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam lampiran undang-undang dan menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Selain itu dalam Pasal 231 juga menyebutkan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari perangkat daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

 

Pada tanggal 27 Agustus 2015, Menteri Pertanian telah bersurat kepada Menteri Dalam Negeri tentang pembagian urusan pemerintahan Bidang Penyuluhan Pertanian, mengusulkan diterbitkannya Perpres dimaksud namun hingga saat ini surat tersebut belum mendapatkan jawaban terbuka dari Menteri Dalam Negeri. Dan akhirnya Kementerian Dalam Negeri melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menjadi PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana mandat dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Urusan Pemerintahan disebutkan bahwa: (1) Bidang Pertanian diwadahi paling banyak 2 (dua) dinas yang menangani banyak sub sektor yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan serta sarana pendukung lainnya; dan (2) Bidang Pangan menangani fungsi koordinasi dan pelayanan.

 

Dan sebagai tindak lanjut dari PP No. 18 Tahun 2016, Kementerian Pertanian telah menerbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yaitu: (1) Permentan No. 40 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian; dan (2) Permentan No. 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagaimana Permentan No. 43 Tahun 2016, maka penyelenggaraan penyuluhan pertanian menjadi bagian urusan pertanian dan diwadahi dalam urusan pertanian/dinas lingkup pertanian. Hal-hal yang harus diperhatikan dengan terbitnya 2 (dua) Permentan ini adalah:
1) Terbitnya Permentan No. 40 dan No. 43 Tahun 2016 untuk mengisi regulasi pembentukan organisasi perangkat daerah oleh Kementerian Dalam Negeri;
2) Permentan No. 40 dan No. 43 Tahun 2016 diterbitkan sebagai rujukan daerah mencantumkan fungsi penyuluhan pertanian di daerah;
3) Kelembagaan penyuluhan pertanian pada tingkat desa (Posluhdes) dan tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan Pertanian/BPP) yang selama ini ada harus diperkuat dan tetap dipertahankan, sebagai Pos Simpul Koordinasi Pembangunan Pertanian yang mendukung program-program dinas teknis lingkup pertanian, sekaligus sebagai rumah besar para pihak yang terkait dengan pertanian. Agar fungsi BPP tidak dialihfungsikan/dirombak oleh Pemerintah Daerah, maka Menteri Pertanian telah bersurat kepada Bupati/Walikota di seluruh Indonesia dengan No. 186/HK.110/M/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 perihal Penyelenggaraan Penyuluhan Pasca UU No. 23 Tahun 2014;
4) Sarana prasarana penyuluhan dan SDM penyuluh pertanian di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan agar dipertahankan dan tidak dialih fungsi dan dialih tugaskan ke jabatan lain untuk mendukung kinerja penyuluh pertanian;
5) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, Diklat dan Peningkatan Kompetensi Penyuluh Pertanian, serta pelaksanaan administrasi bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (PNS, Swadaya), serta Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB Penyuluh Pertanian) harus tetap dilaksanakan oleh kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian;
6) Anggaran penyuluhan pertanian di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan pada perangkat daerah agar tetap dialokasikan.

 

Semoga dengan terbitnya 2 (dua) Permentan tersebut, sistem penyuluhan pertanian tetap berjalan dengan baik dan lancar, meskipun pada saat ini di seluruh daerah terjadi transisi kelembagaan. (Nur Fajar)

Tanggal Artikel : 12-02-2017

Dibaca: x

Printer-friendly Version

Artikel Terkait
  1. Meningkatkan Aksesibilitas Petani Melalui Kartu Tani
  2. Jagung Hibrida Varietas Bima 8
  3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kegagalan Usaha
  4. Jati Diri Dalam Kepemimpinan