Gerbang Nasional

JAMBORE PENYULUH PERTANIAN WUJUDKAN PROFESIONALISME PENYULUH PERTANIAN

Sumber Gambar: Dokumentasi Pusluh

Jambore Penyuluh Pertanian sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme penyuluh pertanian, bertujuan, antara lain (1) Meningkatkan wawasan dan pemahaman penyuluh, petani, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya tentang program pembangunan pertanian;

(2) Meningkatkan koordinasi antara penyuluh, petani, peneliti, dan pemangku kepentingan lainnya;
(3) Meningkatkan kreativitas penyuluh dalam penerapan dan pengembangan penyuluhan pertanian; dan (4) Meningkatkan motivasi, kinerja dan profesionalisme Penyuluh Pertanian.

Para penyuluh pertanian dari seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, berkumpul melakukan Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluhan 2018 di Cibodas-Cianjur, pada 13– 15 Nopember 2018, dengan peserta kurang lebih 1.200 orang penyuluh dari 27 kabupaten/ kota. Pada kesempatan pembukaan, kegiatan tersebut,
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian pada sambutannya yang di wakili Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Dr. Ir. Siti Munifah, M.Si menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya Jambore Penyuluh Pertanian agar para penyuluh pertanian terus meningkatkan kapasitasnya dalam melayani petani dengan memberikan informasi pasar dan teknologi, pengembangan diri untuk menjadi pengelola usaha agribisnis yang handal dan mandiri, dalam penyuluhan tujuan yang ingin dicapai adalah agar sasaran dapat bertani lebih baik (better farming), bertani yang menguntungkan (better business), hidup lebih sejahtera (better living), membentuk masyarakat yang lebih sejahtera (better comunity) dan lingkungan yang terjamin kelestariannya (better environment) untuk itu, diharapkan Tahun 2019 pengembangan KEP (kelembagaan ekonomi petani) harus didukung oleh pusat dan daerah, pencapaian tujuan tersebut perlu pendampingan oleh tenaga penyuluh yang tangguh dan profesional.

Pemda juga agar terus dapat berperan dalam memperkuat keberadaan Balai Penyuluhan Pertanian sehingga BPP dapat dijadikan sebagai pusat data dan informasi, pusat konsultasi agribisnis, pusat pembelajaran/percontohan, pusat pengembangan kemitraan dan pusat koordinasi program dan kegiata pembangunan pertanian di wilayahnya.

Amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa satu penyuluh mendampingi satu desa potensi pertanian, maka Kementerian Pertanian mempunyai kebijakan menumbuhkembangkan penyuluh pertanian swadaya. Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian berkomitmen untuk mencukupi kebutuhan tersebut melalui penyuluh swadaya, agar satu desa minimal didampingi satu penyuluh pertanian swadaya. Penyuluh pertanian swadaya berasal dari petani yang berhasil dalam melakukan usaha tani yang mau dan mampu membagikan ilmunya kepada petani lain.

Penyuluh pertanian di Provinsi Jawa Barat agar terus menumbuhkan penyuluh pertanian swadaya, 1 orang pada setiap desa/kelurahan. Keberhasilan dalam memperkuat ekonomi perdesaan akan mendorong perekonomian secara nasional. Desa sebagai wilayah sentra produksi pertanian adalah pemasok bahan pangan dan bahan keperluan industri yang perlu diperkuat agar dapat berkesinambungan memainkan peran tersebut. Pengembangan tersebut menjadi landasan dari penumbuhkembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Desa atau sering dikenal dengan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan (Posluhdes). Penumbuh-kembangan Posluhdes di desa/kelurahan potensi pertanian diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan khususnya pelaku utama dan pelaku usaha.

Posluhdes merupakan kelembagaan penyuluhan fungsional dan non formal yang dimiliki dan dikelola oleh petani sebagai tempat bertemunya petani dan penyuluh. Keberadaan Posluhdes sangat berhubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Berdasarkan hal tersebut, maka Posluhdes merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dapat diusulkan dibentuk dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. (JS)

Tanggal Artikel : 17-11-2018

Dibaca: x

Printer-friendly Version

Artikel Terkait
  1. Pusat Penyuluhan Melakukan Autokritik Evaluasi Pada Sistem Siluhtan
  2. 238 Penyuluh Pertanian Kabupaten Malang Bersinergi Dukung Program Pemerintah
  3. Pusluhtan Mendukung Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (serasi)
  4. Penguatan Kelembagaan Petani Di Kecamatan Muara Telang Dalam Menyambut Program Serasi