Gerbang Nasional

Tingkatkan Kesejahteraan Petani melalui Korporasi

Sumber Gambar: doc.pusluh

Sebagai negara yang memiliki potensi sumberdaya pertanian berlimpah baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia , sudah tentu kita semua ingi melihat para petani Indonesia hidup sejahtera. Hal ini tidak akan terwujud bila pola kerja dan pengolahan hasil tani masih konvensional. Untuk itu perlu diciptakan badan usaha atau korporasi untuk para petani. Upaya tersebut dilakukan agar petani memiliki nilai tambah sehingga kesejahteraan pun meningkat.
Dengan lahan yang relatif kecil, petani tidak punya kesempatan mendapat keuntungan yang lebih besar. Ketika mereka ikut berperan dalam korporasi dan proses agribisnis, peluang meningkatkan nilai tambah menjadi lebih besar.

Sudah saatnya kita mengubah paradigma berfikir petani. Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Sebagai implementasi dari peraturan tersebut Kementan menyusun pilot project 4 sub sektor yakni Tanaman pangan, 1000 ha kawasan jagung di Lebak, Hortikultura di Malang, Perkebunan di Kolaka Timur dan Peternakan di Subang.

Disampaikan oleh Kepala Bagian Perencanaan Wilayah, Dewa Ngakan Cakrabawa, tujuan membangun kawasan pertanian berbasis korporasi adalah untuk meningkatkan efisiensi pembangunan dan meningkatkan daya saing petani. “Konsep pembangunan di Lebak mengadopsi kebijakan Gubernur Gorontalo terdahulu yakni membangun Sulawesi Corn Belt, yakni mengelola satu kawasan oleh satu manajemen”, papar Dewa. Ditambahkan olehnya, beberapa kajian mendapatkan hasil bahwa kawasan industri pangan di Banten mengandalkan supply bahan dari Gorontalo, Jawa Tengah, Jawa Timur bahkan impor.

Untuk pengembangan kawasan berbasis korporasi ini, Kementan akan mengawal dalam 2 tahun dengan pembangunan infrastruktur, bantuan bibit, pupuk dan lain-lain, setelah itu diharapkan petani dapat mandiri untuk mengembangkan jagung. Dalam pengembangan kawasan jagung di Lebak banten yang dimulai dari 0 ini tentunya mengalami berbagai tantangan dan permasalahan, yakni kurang adanya sinergitas antara eselon 1 lingkup Kementan, Ditjen TP, Ditjen PSP, BPPSDMP, Balitbangtan. Setelah sinergi intern terwujud kita tinggal mengkoordinasikan dengan OJK, Kemenkop, Kemenhut, stakeholder terkait, tambah Dewa.

Dari sisi petani dibutuhkan motivasi dan dukungan dari seseorang yang dianggap sebagai panutan. Pendampingan oleh penyuluh dan dinas pertanian untuk petani bersatu menjadi kelompok yang berbadan hukum.

Disisi lain, Yoyon Haryanto - Kepala Subbidang Kelembagaan Petani menjelaskan, Pusat Penyuluhan, BPPSDMP sebagai pembina kelembagaan mendorong terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani dalam bentuk koperasi. Upaya yang telah dilakukan adalah merevitalisasi koperasi yang telah ada menjadi koperasi yang memiliki usaha operasional dan memiliki nilai manfaat bagi petani yang menjadi bagian dari anggota koperasi. “Harapan dengan dilakukannya revitalisasi koperasi ini adalah kegiatan korporasi jagung dari hulu ke hilir dapat berjalan dengan baik dan menjadi triger perekonomian di Gunung Kencana, Lebak Banten.

Semoga dengan adanya pilot project khususnya kawasan jagung di Lebak Banten ini dapat merubah mindset petani dari petani tunggal menjadi kelompok sehingga kesejahteraan petani pun dapat meningkat. (Nurlaily).

Tanggal Artikel : 07-08-2018

Dibaca: x

Printer-friendly Version

Artikel Terkait
  1. Strategi Percepatan Target Ltt Dan Opsin Dalam Menghadapi Musim Kemarau
  2. Manfaatkan Lahan Rawa, Petani Dan Penyuluh Kabupaten Hulu Sungai Tengah Optimalkan Pertanaman Di Musim Kemarau
  3. Tingkatkan Produksi, Petani Purwakarta Optimalkan Penggunaan Alsintan
  4. Kerjasama Indonesia - Fao