Gerbang Nasional

Bangun Legitimasi dan Kepercayaan Publik, Kementan tingkatkan Peran PPID

Sumber Gambar: doc.pusluh

Memperoleh informasi merupakan hak setiap orang dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan. Begitupun dengan keterbukaan informasi yang telah menjadi hal mendasar dalam membangun komunikasi yang baik. Ditengah derasnya arus informasi, keterbukaan informasi publik acapkali diiringi dengan ketidakmampuan membedakan antara informasi yang bersifat publik maupun privat. Padalah bila batasan ini bila diterapkan dengan baik akan menciptakan akuntabilitas yang seimbang.
Pada era teknologi informasi digital, masyarakat menuntut adanya transparansi atau keterbukaan informasi terkait kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian sebagai badan publik juga dituntut untuk dapat menyampaikan informasi secara sederhana, dialogis dan responsif. Oleh karena itu Kementan melaksanakan rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 dengan tema Peran PPID Dalam Penderasan Informasi Menyongsong Indonesia Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045 pada tanggal 8-9 Mei 2018 di Auditorium Kementan. Pada acara ini hadir 325 peserta yang terdiri dari PPID Pelaksana Eselon I serta PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian dari seluruh Indonesia.
Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Ir. Syukur Iwantoro, M.S., M.B.A didampingi oleh Kepala Biro Humas dan Infomasi Publik Kuntoro Boga Andri, SP, M.Agr., Ph.D. Dalam sambutannya, Syukur Iwantoro menekankan bahwa keterbukaan Informasi Publik merupakan hak masyarakat. Pemerintah yang proaktif dan terbuka, diharapkan mampu membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Era di mana pola hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat yang interaktif, dialogis dan responsif perlu disikapi dan dimanfaatkan secara maksimal.
“Dengan Good Governance, kita akan mampu mendorong partisipasi rakyat agar mau terlibat dalam pembangunan, dalam hal ini bidang pertanian,” ujar Syukur Irwantoro. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Syukur Irwantoro berharap seluruh PPID lingkup Kementerian Pertanian dapat memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan layanan yang lebih cepat dengan akses yang mudah. Era di mana pola hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat yang interaktif, dialogis dan responsif perlu disikapi dengan dimanfaatkan secara maksimal. Dengan itu, Pemerintah yang proaktif dan terbuka, diharapkan mampu membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Pemerintah yang terbuka bukan hanya perubahan karakter, perubahan mentalis, pola pikir di kalangan birokrasi, namun termasuk reformasi sistem pemerintahan menuju pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government.
Pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian telah mendapatkan penghargaan dengan meraih posisi ke-4 Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017 untuk kategori Kementerian/Lembaga dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dimana tahun sebelumnya berada di posisi ke-7. Hal ini menunjukkan Kementerian Pertanian telah mengalami peningkatan dalam menjalankan kewajiban untuk mengumumkan, menyampaikan, dan melayani permohonan informasi publik serta pengelolaan dan dokumentasi dengan sebaik-baiknya.
Dalam kesempatan ini, Kementan melaunching website resmi Kementerian Pertanian yang baru. Website yang baru memiliki tambahan feature yaitu tampilan yang lebih responsive, menarik, multi bahasa dan memiliki landing pageyang memudahkan pengguna dalam mencari informasi yang dibutuhkan dalam sektor pertanian. Tampilan website yang baru, diharapkan mampu menjadi wadah peyampaian Keterbukaan Informasi Publik yang lebih user friendlykepada masyarakat.
Untuk meningkatkan kapasitas PPID Kementerian Pertanian, hadir berbagai narasumber bidang Kehumasan diantaranya Profesor Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia Prof. Ibnu Hamad dan Komisioner Komisi Informasi Pusat, Romanus Ndau Lendong, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan dan dilaksanakan pula diskusi kelompok kerja sebagai pengaplikasian pelaksanaan PPID. (Nurlaily).

Tanggal Artikel : 09-05-2018

Dibaca: x

Printer-friendly Version

Artikel Terkait
  1. Peran Vital Percepatan Data Dan Informasi Penyuluhan Pertanian
  2. Bimbingan Teknis Alat Dan Mesin Pertanian Di Kabupaten Indramayu
  3. Pusluhtan Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Pertanian Melalui Pemantapan Kinerja Penyuluh Pertanian (pkpp)
  4. Infiltrasi Program Penyuluhan Pertanian Melalui Sosialisasi Dan Sinkronisasi