Gerbang Nasional

PEMDA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TINGKATKAN KAPASITAS PENYULUH PERTANIAN

Sumber Gambar: Dokumen pribadi


Sektor pertanian memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional dan telah berkontribusi nyata dalam penyediaan pangan dan Penyuluh Pertanian juga berperan aktif dalam mengawal program utama pembangunan pertanian. Selain sebagai faktor penggerak pelaku pembangunan pertanian, Penyuluh Pertanian juga mempunyai peran yang aktif sebagai komunikator, fasilitator, advisor, motivator, edukator, organisator dan dinamisator dalam mendampingi dan mengawal petani untuk melaksanakan program pembangunan pertanian di lapangan, diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor sehingga swasembada dan swasembada pangan berkelanjutan tercapai.


Pemda Kabupaten TTU bekerjasama dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian c.q Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Ciawi, Bogor mengadakan Bimtek Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian pada tanggal 7 sampai dengan 11 Mei 2018. Dalam arahannya Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, Joko Samiyono menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kapasitas Pejabat Pembina Penyuluh Pertanian, Tim Penilai Angka Kredit, dan Penyuluh Pertanian, diharapkan para Penyuluh Pertanian harus selalu berinovasi dan selalu meningkatkan kapasitasnya, sehingga dalam melaksanakan tugasnya mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan di lapangan.


Penyuluh Pertanian sebagai pendamping dan pengawal program pembangunan pertanian, diberi tugas dan ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang melakukan penyuluhan pertanian tugas pokok Penyuluh Pertanian di mulai dari melakukan persiapan penyuluhan, melaksanakan kegiatan penyuluhan, melakukan evaluasi dan pelaporan, melakukan pengembangan penyuluhan dengan membuat inovasi atau terobosan baru di bidang penyuluhan serta melakukan pengembangan profesi. Disamping hal tersebut, Penyuluh Pertanian wajib melaporkan hasil kinerjanya melalui DUPAK minimal 6 (enam) bulan sekali dan maksimal 1 (satu) tahun berjalan agar pengembangan pola karier para Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian dapat berjalan dengan baik, juga sangat penting untuk motivasi dalam pelaksanaan tugas sehingga kariernya tidak terhambat dan terus dapat ditingkatkan. (Nur Fajar)

Tanggal Artikel : 09-05-2018

Dibaca: x

Printer-friendly Version

Artikel Terkait
  1. Bangun Legitimasi Dan Kepercayaan Publik, Kementan Tingkatkan Peran Ppid
  2. Peran Vital Percepatan Data Dan Informasi Penyuluhan Pertanian
  3. Bimbingan Teknis Alat Dan Mesin Pertanian Di Kabupaten Indramayu
  4. Pusluhtan Tingkatkan Kapasitas Penyuluh Pertanian Melalui Pemantapan Kinerja Penyuluh Pertanian (pkpp)