Gerbang Nasional

Wujudkan Profesionalisme Kelembagaan Petani Melalui Koorporasi

Sumber Gambar: doc. pusluh

“Minat generasi muda untuk memilih dan memasuki Fakultas Pertanian menurun, hal ini menjadi tantangan bagi kita untuk membuktikan bahwa sektor pertanian memiliki nilai keuntungan, sektor pertanian dapat memberikan kesejahteraan dan sektor pertanian merupakan dunia industri”, demikian pernyataan Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Dr. Ir. Susrachman Suwandi, MP pada acara Pembukaan Kelembagaan Ekonomi Petani/Wanita Tani di Padjajaran Suite Hotel tanggal 2 Oktober 2017.
Menjawab tantangan diatas, Kementerian Pertanian menawarkan konsep kelembagaan petani berbentuk Kelembagaan Ekonomi Petani yang mengubah pola kerja petani agar lebih maju dan modern dalam bentuk korporasi seperti yang diarahkan oleh Presiden Joko Widodo. Korporasi petani dibentuk dari kelompok tani, gabungan kelompok tani hingga kelompok petani besar atau koperasi petani yang nantinya akan mendapat kepemilikan saham bersama dengan BUMN. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani ini bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi, efisiensi usaha dan posisi tawar petani. Hal ini diarahkan melalui peningkatan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani dengan memberi peluang bagi kelompoktani, gabungan kelompoktani yang telah merintis kegiatan usaha produktif.
Dijelaskan oleh Sekretaris Badan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP). Kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani merupakan salah satu terobosan dalam rangka mengembangkan penyuluhan pertanian yang dihela pasar melalui penerapan berbagai metode pemberdayaan. Dengan adanya model ini diharapkan dapat diperoleh alternatif pemberdayaan petani dalam pengembangan usaha yang dikelola oleh petani secara profesional di sektor pertanian.
BPPSDMP sesuai dengan tupoksinya melakukan pendekatan penyuluhan untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian yang difokuskan melalui pengawalan dan pendampingan penyuluh mengingat kondisi kelembagaan ekonomi petani masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain manajemen organisasi dan usaha yang masih lemah, belum berorientasi usaha produktif serta belum memiliki.kekuatan hukum sehingga mempunyai posisi tawar dan aksesibilitas yang rendah terhadap sumber informasi, teknologi, pembiayaan maupun pasar.
Diakhir sambutannya, Sekretaris Badan menyatakan harapan untuk pengembangan KEP dan pengembangan kawasan adalah meningkatnya kemampuan KEP dengan skala usaha yang lebih menguntungkan, lebih efisien dan mempunyai posisi tawar yang kuat, serta meningkatnya jaringan kemitraan agribisnis KEP dengan pelaku usaha lainnya dalam memanfaatkan peluang usaha dan memenuhi permintaan pasar yang lebih luas. (Nurlaily).

 

Tanggal Artikel : 09-10-2017

Dibaca: x

Printer-friendly Version

Artikel Terkait
  1. Bawang Putih “komoditas Unggulan Yang Menjadi Nadi Kehidupan Petani Kecamatan Sembalun”
  2. Tingkatkan Produksi Sentra Bawang Putih Sembalun Melalui Koorporasi
  3. Kerjasama Indonesia - Fao
  4. Peresmian Pusat Informasi Agribisnis (pia) Deptan Untuk Mendorong Investasi Di Bidang Pertanian