Gerbang Nasional

Tingkatkan Pelayanan Informasi Publik melalui PPID

Sumber Gambar: doc.humassdm

Terbitnya Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menuntut adanya keterbukaan penyelenggaraan negara dalam segala aspek khususnya yang sumber dananya berasal dari APBN, APBD, Sumbangan Luar Negeri atau Hibah. Untuk memberikan akses informasi publik dalam rangka pengawasan publik dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap proses kebijakannya, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) perlu melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi secara akuntabel dan transparan.
Sekretaris BPPSDMP, Dr. Ir Surachman Suwardi, MP dalam arahannya pada pembukaan Pertemuan Koordinasi PPID di Bogor pada tanggal 19 September 2017 menyampaikan bahwa pengelolaan Informasi Publik dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi publik kepada masyarakat, menciptakan dan menjamin kelacaran dalam pelayanan informasi publik. “Untuk membentuk Good Governance dan Good Government keterbukaan Informasi mempunyai peran penting dengan mengikuti prinsip akurat, benar dan tidak menyesatkan”, ujar Surachman.
“Rakyat memiliki keingintahuan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah, disinilah peran pemerintah untuk melakukan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jangan takut untuk memberikan akses Informasi kepada publik, karena mereka berhak tahu perihal proses pembangunan yang kita kerjakan”, tambah Surachman.
Selain itu Sekretaris Badan kembali lagi mengingatkan peserta yang berjumlah 40 orang dan berasal dari UPT lingkup BPPSDMP untuk mempublikasikan hasil kinerjanya melalui media khususnya melalui media sosial. Hal ini dilakukan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dimana semua orang butuh informasi secara cepat dan akurat. “Menjadi kewajiban pemerintah atau institusi untuk memberikan progress kepada publik melalui publikasi di media”. Pemilihan media juga menjadi salah satu unsur penting, jangan sampai media yang digunakan tidak jelas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan, ujarnya.  (Nurlaily).

Tanggal Artikel : 22-09-2017

Dibaca: x

Printer-friendly Version

Artikel Terkait
  1. ”transformasi Kelembagaan Petani Menuju Terwujudnya Korporasi Petani”
  2. Wujudkan Profesionalisme Kelembagaan Petani Melalui Koorporasi
  3. Bawang Putih “komoditas Unggulan Yang Menjadi Nadi Kehidupan Petani Kecamatan Sembalun”
  4. Tingkatkan Produksi Sentra Bawang Putih Sembalun Melalui Koorporasi