Gerbang Nasional

Lindungi Harga Gabah Petani melalui Sergap

Sumber Gambar: doc.Pusluh

Harga gabah saat ini menjadi permasalahan bagi petani karena berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp 3.700 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP). Salah satu penyebab rendahnya harga gabah dikarenakan panen raya dan iklim (curah hujan tinggi) yang tidak bisa dihindari. Dalam dunia pertanian, fenomena alam iklim dan cuaca sangat mempengaruhi tingkat produksi padi.
Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur tentang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah di tingkat petani sebesar Rp 3.700 per kilogram GKP. Regulasi tersebut dikeluarkan agar HPP gabah di tingkat petani tidak terlalu rendah yang menyebabkan petani merugi dan malas untuk berproduksi kembali.
Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan dalam percepatan serap gabah melalui Perpres Nomor 20/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Np.48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, yang ditindaklanjuti Kebijakan Menteri Pertanian melalui Permentan Nomor 3/2017 tentang Pedoman Pembelian Harga Gabah dan Beras Petani. Diharapkan hadirnya kebijakan ini, proses serap gabah yang dilakukan Bulog bisa melonjak naik dari 2 ribu ton per hari menjadi 14 ribu ton per hari. Artinya, kenaikan serap gabah bisa mencapai 700 persen. Target serap gabah 4 juta ton akan mampu cepat tercapai.
Tujuan serap gabah (sergap) petani adalah agar petani mendapat jaminan harga yang menguntungkan saat musim panen. Hendaknya Bulog tidak membiarkan harga gabah petani dibeli oleh tengkulak di bawah HPP, Bulog harus membelinya sesuai HPP yakni Rp 3.700 per kg.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Ir. Fathan A. Rasyid, M.Ag pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Serap Gabah Petani Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agutus 2017 di Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, menghimbau tidak ada tawar-menawar membeli gabah petani oleh Bulog. Jangan biarkan tengkulak masuk membeli di bawah HPP. “Petani tidak boleh rugi”, ungkap beliau. Untuk itu, Bulog di daerah agar tidak mempersulit pembelian gabah petani.
Ditambahkan oleh Kapusluh, “Dalam rangka pengawalan dan pendampingan tersebut kami sudah membentuk tim untuk bersama-sama dengan stake holder dalam hal ini TNI dan Sub Divre Bulog, melakukan pengawalan dan pendampingan Sergap”. Upaya inipun untuk menangkal pembeli gabah yang mempermainkan petani.
‘Selain itu kami berharap agar Bulog memainkan strategi dalam penyerapan gabah petani di Jawa Barat. Sebab, harga gabah di Jabar sangat spesifik. Tanpa ada strategi, maka Bulog Jabar tidak dapat berkompetisi dengan harga pasar. Strategi tersebut diantaranya dengan memperhitungkan waktu serapan gabah”, lanjut Kapusluh.
Pada kesempatan yang sama Perwakilan Asisten Teritorial KASAD sekaligus Koordinator Tim Sergap Provinsi Jawa Barat, Dudung Abdurahman mengungkapkan TNI berkomitmen penuh mendukung program pemerintah yaitu melakukan pengawalan dan pendampingan bersama-sama dengan Penyuluh guna mensukseskan serap gabah petani sebesar-besarnya tanpa merugikan petani. Ini dimaksudkan agar tidak memberi celah pada tengkulak untuk mempermainkan harga gabah petani.
Disisi lain, Wakil Kepala Divre Bulog Provinsi Jawa Barat, Khozim mengatakan, pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2017 mengacu pada Inpres RI Nomor 5 Tahun 2015. Guna kebutuhan pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) maka dilaksanakan dengan memberikan fleksibilitas harga pembelian gabah/beras dalam negeri sebesar 10% di atas HPP, yaitu :Rp 5.115,-/kg untuk pembelian Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 8.030,-/kg untuk pembelian Beras. Ditambahkan oleh Khozim, pengadaan gabah/beras dalam negeri tetap dilaksanakan sesuai ketentuan/peraturan dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku di Perusahaan, serta agar dilakukan pemisahan secara fisik dan administrasi guna memudahkan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pemeriksaan internal/eksternal.
Diharapkan melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, TNI dan Bulog Petani mendapatkan keuntungan dengan memperpendek mata rantai distribusi, baik gabah maupun beras. (Nurlaily).

Tanggal Artikel : 21-08-2017

Dibaca: x

Printer-friendly Version

Artikel Terkait
  1. 27 Pelaku Pembangunan Pertanian Berprestasi 2017 Raih Penghargaan Mentan
  2. Pelantikan Pejabat Eselon Iii Dan Iv Lingkup Bppsdmp
  3. Buah Manis Perjuangan Thl-tbpp
  4. Mentan Harapkan, “pengangkatan Thltbpp Dapat Mendongkrak Produktivitas Pertanian”