Gerbang Nasional

“Penyuluh Pertanian Jawa Timur Siap Wujudkan Ekonomi Pangan Berkeadilan Melalui Penguatan Kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku U

Sumber Gambar: doc.Pusluh

Komitmen tersebut disampaikan oleh penyuluh pertanian se-Jawa Timur pada (BBPP) Ketindan, Malang, Jawa Timur tanggal 29 Juli 2017 di depan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Momon Rusmono, MS.
Para penyuluh, dimanapun posisinya tetap harus mengoptimalkan upaya dan kinerjanya untuk menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk negeri. Masalah pertanian di Indonesia begitu kompleks serta banyaknya kekurangan di sisi petani baik dari aspek pendidikan, modal dan kapasitas membutuhkan kinerja yang lebih baik dari pemerintah dan penyuluh pertanian hingga berdampak positif untuk peningkatan produksi, kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Militansi penyuluhan orientasinya adalah untuk kesejahteraan petani. Maka peran penyuluh sangat besar dalam tumbuh dan kembangnya pembangunan pertanian.Penyuluhan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan besar dari pelatihan dan pendidikan. Demikian pula sinergi penyuluhan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu dilakukan, karena inovasi teknologi ada artinya bila tidak sampai ke petani. Disinilah peran penyuluh sebagai agen perubahan menyampaikan dan memotivasi petani untuk meningkatkan hasil produksinya dengan memanfaatkan inovasi teknologi tersebut.
Kepala BPPSDMP menyampaikan perlu adanya perubahan pola fikir ditingkat penyuluh. Sudah saatnya untuk menunjukkan kinerja penyuluh yang terbaik. “Bangun komunikasi yang efektif antara penyuluh dengan berbagai pihak untuk mensukseskan pembangunan pertanian”, tegasnya.”Sudah saatnya kita memperkuat Sistem penyuluhan yang dimulai dari kelembagaan penyuluhan, kelembagaan petani, ketenagaan penyuluhan, penyelenggaraan penyuluhan serta didukung dengan sarana, prasarana, pembiayaan serta pembinaan dan pengawasan”.
“Adanya perubahan kelembagaan penyuluhan yang telah terjadi perlu disikapi dengan bijak, jangan menganggap ini adalah hambatan namun jadikan perubahan ini menjadi hal yang positif”, tambah Kabadan. Dengan adanya UU No 23 Tahun 2013 perlu merubah paradigma berfikir ke arah positif dengan menggerakkan penyuluhan disertai dukungan dana dan kebijakan agar penyelenggaraan penyuluhan dapat berjalan dengan baik. “Mari kita tumbuhkan kelembagaan penyuluhan khususnya di tingkat kecamatan dan desa. Kita kembangkan kelembagaan penyuluhan yang bernama POSLUHDES”, ajak Beliau.
Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan dan desa perlu dihidupkan dan ditumbuhkembangkan, termasuk memperkuat balai penyuluhan sebagai simpul koordinasi. Balai penyuluhan sebagai pusat data dan informasi pertanian di tingkat kecamatan, dapat di jadikan pusat pendidikan, pelatihan serta pusat pengembangan kemitraan. Sesuai UU nomor 19 tahun 2013, tentang perlindungan dan pemberdayaan tani, Kelembagaan petani tidak semata-mata berupa kelompok tani dan gapoktan, namun bisa berupa badan usaha milik petani, koperasi pertanian dan kelompok usaha bersama. Bila poktan/gapoktan sudah baik hendaknya dikembangkan menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani. Menjadi salah satu tugas penyuluh petanian untuk menumbuh dan mengembangkan minat petani untuk mau tergabung dalam kelompok tani sehingga kedepannya kelembagaan ekonomi petani dapat meningkat.
Menyikapi perkembangan dinamika strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyuluhan, dilakukan dengan memperkuat Balai Penyuluhan Pertanian dan mengoptimalkan peran penyuluh pertanian. Kekurangan jumlah penyuluh di lapangan telah diatasi dengan pengangkatan THLTBPP usia dibawah 35 tahun. Untuk THL TBPP yang berusia diatas 35 tahun akan diupayakan jalur Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K). Untuk mengatasi jumlah penyuluh yang semakin berkurang, perlu ditingkatkan minat petani untuk menjadi penyuluh swadaya. Penumbuhan penyuluh swadaya hendaknya dibarengi dengan penumbuhan POSLUHDES. Untuk mengurangi biaya operasional dalam peningkatan kapasitas penyuluh, dilakukan pelatihan dengan sistem jemput bola (on job training) dengan pola widyaiswara yang mendatangi BPP.

Tuntutan kebutuhan masyarakat akan pangan mendorong adanya peningkatan produksi untuk menekan nilai impor. Selain itu dengan mendukung kebijakan Luas Tambah Tanam serta SIWAB diupayakan untuk meningkatkan produksi. Hal ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab bagi penyuluh di lapangan, untuk itu perlu ditingkatkan pengetahuan dan pendidikan penyuluh khususnya dibidang Teknologi Informasi. Perubahan jaman dan perkembangan teknologi tidak dapat ditanggapi dengan santai, sudah saatnya penyuluhan dilakukan dengan pendekatan fungsi yakni menjadi agen perubahan bagi petani. Pemanfaatan simluhtan dan cyberextension dapat meningkatkan eksistensi penyuluhan dilapangan. Kita tidak memungkiri seluruh data dilapangan berasal dari penyuluh, namun perlu peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengolah data tersebut hingga data tersebut dapat dimanfaatkan secara cepat dan akurat.SIMLUHTAN merupakan basis data untuk petani dan kelompok tani. Oleh karena itu data simluhtan harus selalu diupdate. “Bagusnya update data setiap musim tanam, minimal setahun sekali”, tambah Kabadan.
Terakhir pada arahannya Kepala BPPSDMP mengajak seluruh penyuluh pertanian se-Jawa Timur untuk kembali meningkatkan eksistensi penyuluh yang saat ini dianggap tenggelam, Penyuluh hadir dan ada untuk petani. Keberhasilan petani dalam mewujudkan peningkatan produksi merupakan keberhasilan penyuluh dalam mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui penguatan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha. (Nurlaily).

 

Tanggal Artikel : 07-08-2017

Dibaca: x

Printer-friendly Version

Artikel Terkait
  1. Petani, Penyuluh Pertanian, Bpp Kunci Kedaulatan Pangan
  2. Lindungi Harga Gabah Petani Melalui Sergap
  3. 27 Pelaku Pembangunan Pertanian Berprestasi 2017 Raih Penghargaan Mentan
  4. Pelantikan Pejabat Eselon Iii Dan Iv Lingkup Bppsdmp