Published on Cyber Extension - Pusluhtan Kementan
(http://cybex.pertanian.go.id)
email sekretariat : cyberextension@gmail.com

Petani, Penyuluh Pertanian, BPP Kunci Kedaulatan Pangan

Sumber Gambar: doc.Pusluh

Berkurangnya jumlah penyuluh pertanian di lapangan dan menurunnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah. Sesuai dengan amanat UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, jumlah tenaga penyuluh pertanian di Indonesia masih belum ideal. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Dr.Ir.Momon Rusmono,MS pada pertemuan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan dan percepatan pendataan petani 2017 di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, Yogyakarta tanggal 9 Agustus 2017 mengatakan dari 72.000 desa yang berpotensi di bidang pertanian, baru tersedia 44.000 tenaga penyuluh pertanian. Jumlah tenaga penyuluh yang berstatus Pegawai Negeri Sipil saat ini mencapai sekitar 25.000 orang, sedangnya yang bersatus Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah sekitar 19.000 orang.
“Penyebab kurangnya jumlah tenaga penyuluh dipicu dinamika dan perkembangan zaman, diantaranya adanya perubahan transisi lembaga penyuluhan yang tadinya berdiri sendiri, namun saat ini diintegrasikan dengan dinas. Kedua jumlah penyuluh yang berkurang karena pensiun. Ketiga, tugas penyuluh yang semakin meningkat dan berorientasi untuk memenuhi target produksi. Keempat wilayah binaan penyuluh yang semakin luas," ujar Kepala Badan.
Langkah awal untuk mengatasi hal tersebut adalah meningkatkan minat petani untuk menjadi penyuluh swadaya. Penumbuhan penyuluh swadaya hendaknya dibarengi dengan penumbuhan Pos Penyuluhan Desa (POSLUHDES). Perkembangan dinamika strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan penyuluhan, perlu disikapi dengan upaya untuk memperkuat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan mengoptimalkan peran penyuluh pertanian. Perubahan kelembagaan penyuluhan pasca UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah terjadi perlu disikapi positif dan bijaksana. Balai Penyuluhan Pertanian merupakan kelembagaan penyuluhan pemerintah yang paling depan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Keberadaan para penyuluh yang langsung berhubungan dengan para pelaku utama maupun pelaku usaha menjadi ujung tombak yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan suatu program atau kegiatan terutama dalam hal penyampaian informasi, percepatan inovasi teknologi, serta perubahan perilaku dan sikap para petani.
Keberadaan BPP dan para penyuluh tersebut harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Fungsi BPP yang awalnya sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan penyuluhan diharapkan dapat ditingkatkan dengan fungsi penyebarluasan informasi dan teknologi pertanian secara cepat, efektif dan efisien, untuk dapat memfasilitasi akses petani terhadap sumber-sumber permodalan, pasar, dan teknologi pertanian.
Kepala BPPSDMP menyatakan, “penyuluhan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan besar dari pelatihan dan pendidikan”. Untuk meningkatkan kapasitas penyuluh maka dilakukan pelatihan dengan sistem jemput bola (on the job training) dengan pola widyaiswara yang mendatangi BPP. Selain itu sinergi penyuluhan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian perlu dilakukan, karena inovasi teknologi ada artinya bila tidak sampai ke petani. Disinilah peran penyuluh sebagai agen perubahan menyampaikan dan memotivasi petani untuk meningkatkan hasil produksinya dengan memanfaatkan inovasi teknologi tersebut.
Perubahan jaman dan perkembangan teknologi tidak dapat ditanggapi dengan santai, sudah saatnya penyuluhan dilakukan dengan pendekatan fungsi yakni menjadi agen perubahan bagi petani. Pemanfaatan simluhtan dan cyberextension dapat meningkatkan eksistensi penyuluhan di lapangan. Tidak dapat dipungkiri seluruh data dilapangan berupa luas lahan, kepemilikan, jenis komoditas berasal dari penyuluh, namun perlu peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengolah data tersebut hingga data tersebut dapat dimanfaatkan secara cepat dan akurat. SIMLUHTAN merupakan basis data untuk petani dan kelompok tani.
Disela-sela arahannya, Kepala Badan menyatakan dalam rangka mengawal pemberian subsidi bagi petani yang berhak dan untuk memastikan subsidi tersebut tepat sasaran, diperlukan adanya instrumen pengendalian yang akurat yang sekaligus sebagai alat pengawasan. Salah satu alternatif untuk melakukan pengendalian subsidi pupuk yaitu dengan penggunaan kartu tani. Kartu Tani merupakan kartu multifungsi yang memuat informasi petani, lahan, kebutuhan saprotan, informasi panen, maupun sebagai kartu debit untuk penerimaan tabungan, pinjaman, subsidi maupun bantuan. Tentunya informasi tersebut didapatkan melalui identifikasi penyuluh dilapangan dan telah diverifikasi oleh BPP/Dinas Pertanian setempat.
Untuk penerapan dan penyebarluasan penggunaan Kartu Tani, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Bank Himbara) akan menyediakan solusi sistem yang terintegrasi dengan kartu. Kartu Tani sebagai akses layanan perbankan memiliki keunggulan single entry, validasi yang berjenjang dan transparan serta dikelola dalam suatu database sistem yang memuat data petani secara lebih lengkap. Diharapkan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas BPP, penyuluh dan perlindungan petani, pembangunan pertanian dapat berjalan sehingga kedaulatan pangan dapat terwujud. (Nurlaily).

Tanggal Artikel Diupload : 15-08-2017
Tanggal Cetak : 18-11-2017

Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Jl. Harsono RM No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/Fax. 021-7804386