Gerbang Daerah >> BENGKULU >> KABUPATEN REJANG LEBONG

TRANSFORMASI BP4K REJANG LEBONG

Sumber Gambar:

TRANSFORMASI BP4K - REJANG LEBONG

Dalam buku “Sejarah Penyuluhan Pertanian di Indonesia” disebutkan bahwa ada tiga kejadian yang dianggap sebagai awal kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia. Pertama, saat dimulainya pendirian Sekolah Pertanian oleh M. Treub, di Kebun Raya Bogor pada tahun 1903. Kedua, saat pertama dibentuk Departemen Pertanian pada masa kolonial Belanda tanggal 1 Januari 1905 dan ketiga, saat diangkatnya untuk pertama kali lima orang penasehat pertanian sebagai pegawai Departemen Pertanian yang diperbantukan pada pangreh praja tahun 1908. Hingga sekarang upaya penyuluhan pertanian semakin eksis dengan dibentuknya berbagai lembaga penyuluhan baik di tingkat pusat maupun daerah meliputi propinsi, kabupaten dan kota. Tekahir, pada tanggal 15 November 2006, telah disahkan Undang-undang No. 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan sebagai upaya tindak lanjut untuk memperkuat pentingnya upaya penyuluhan pertanian.

Sesuai dengan undang-undang tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga penyuluhan di pusat, propinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa/kelurahan. Khusus pada tingkat kabupaten dibentuk lembaga Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan atau disingkat BP4K; sedangkan pada tingkat kecamatan dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (disingkat BPP) dan di tingkat desa dibentuk Pos Penyuluhan. Sejalan dengan itu, pada beberapa kabupaten di Propinsi Bengkulu telah dibentuk BP4K, yang salah satunya berada di Kabupaten Rejang Lebong. BP4K Rejang Lebong disahkan pada tanggal 12 Juni 2008 sesuai Perda Kab Rejang Lebong No. 3 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Rejang Lebong.

BP4K Rejang Lebong berasal dari lembaga Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP) Rejang Lebong. Kelahirannya tidak terlepas dari usaha keras dan perjuangan BIPP yang sekaligus merupakan ibu kandungnya. BIPP-RL sekarang sudah lahir menjadi BP4K-RL dan terakhir telah dilantik pula pejabat strukturalnya pada awal Pebruari 2009 dan mengalami beberapa perubahan pejabat pada 12 Oktober 2009. Semua bersyukur, terharu, dan bergembira, apalagi penyuluh senior BIPP-RL yang telah memulai langkah kegiatan penyuluhan di Rejang Lebong. Walau tidak dengan pesta meriah untuk menyambut kelahirannya, namun binaran wajah sudah menjadi bukti adanya rasa gembira itu. Akan tetapi, sudah menjadi fitrah bahwa setiap kelahiran senantiasa membawa perubahan. Tidak dapat dibantah bahwa bayi itu sudah lahir dan secara fungsional ianya tidak lagi diperlakukan seperti awal memperjuangkannya, akan tetapi telah berubah menjadi kapal bagi nahkoda dan para awaknya.



Kapal BP4K-RL sekarang sedang berlayar. Kepala Badan dan semua awaknya bertanggung jawab untuk menyelamatkan dan memelihara kenyamanan kapal agar sampai ke tempat tujuan. Cobalah bayangkan jika salah satu awak melobangi bagian bawah kapal maka semua pasti karam dan tujuan pun tidak akan tercapai. Semua awak kapal mesti faham peran dan fungsi masing-masing dan bekerja menurut wewenang dan tanggung jawabnya. Apa yang bakal terjadi jika seorang juru mudi sibuk mengurusi kebersihan kapal? Bisa-bisa kapal akan menabrak karang.

Langkah awal yang mesti dibuat BP4K-RL adalah menyusun sistem kerja sehingga tidak terjadi overlape dan tumpang tindih tugas dan peran antara struktural dan kelompok fungsional. Undang-undang Nomor 16 tahun 2008 memberikan keleluasaan BP4K-RL untuk merancang sistem dan mekanisme kerja yang sesuai kepentingan dan kebutuhannya.

Sehubungan dengan terbentuknya BP4K maka sistem penyelenggaraan penyuluhannya sejogyanya dikemas kembali. Payung hukum untuk melakukan perubahan itu sudah ada dalam UU Nomor 16 tahun 2006 dan Peraturan Menpan Nomor: Per/02/Menpan/2/2008. Pengaturan tenaga penyuluh di tingkat kabupaten dan kecamatan perlu lebih dicermati lagi. Misalnya berapa jumlah ideal penyuluh di tingkat kabupaten (BP4K) dan berapa pula di tingkat kecamatan (BPP). Persyaratan dan kriteria apa yang dilihat untuk menempatkan penyuluh tersebut baik di kabupaten atau di kecamatan. Demikian pula bagaimana pembagian tugas dan mekanisme kerja antara penyuluh yang ada di BP4K kabupaten dan yang ada di BPP kecamatan. Penataan tenaga penyuluh memerlukan pertimbangan bagaimana jumlah, kriteria dan persyaratan penempatan penyuluh baik di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Sementara itu, penyuluh kabupaten pada waktu-waktu tertentu melakukan apel pagi dan supervisi ke BPP-BPP secara rutin bulanan. Sedangkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan rutin dilakukan minimal dua kali sebulan pada minggu ke-2 dan ke-4 pada sembilan BPP yang tersebar di kecamatan Kota Padang, P.U Tanding, Sindang Beliti Ilir, Bengko, Sidang Kelingi, Selupu Rejang, Pal VIII, Curup Timur, dan Curup Selatan. Penyuluh tingkat kabupaten menyampaikan materi dalam bentuk ceramah dan diskusi kepada para penyuluh yang ada di BPP. Sayangnya, dalam era sarana informasi yang semakin canggih, pelaksanaan system ceramah dan diskusi di BPP belum ditunjang dengan sarana penyuluhan yang memadai. Idealnya setiap BPP sudah tersedia kumputer atau labtob dan media adio visual sehingga materi dapat disampaikan dengan lebih menarik. Bentuk ceramah dan diskusi dengan sarana penyuluhan yang minim harus segera dilengkapi dengan sarana yang lebih memadai sehingga cocok dengan tuntunan zaman.



Sampai sekarang, sistem ini masih mewarnai cara penyuluh di BP4K-RL. Dengan mekanisme kerja yang berlaku sekarang terlihat bahwa penyuluh tingkat kabupaten jarang kontak langsung dengan pelaku utama. Kontak yang terjadi kebanyakan sesama penyuluh yang ada di BPP. Penyuluh BP4K masih terpaut pada kegiatan rutin dua mingguan berkunjungan ke BPP. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian kabupaten berbeda dengan yang di kecamatan baru sebatas dalam pelatihan mingguan. Tahun berikutnya, perlu disusun mekanisme kerja baru sehingga penyuluh di kabupaten juga berkesempatan untuk lebih banyak kontak langsung dengan petani.

Sebagaimana diamanahkan Undang-undang No. 16 tahun 2006 penyusunan program tahunan tingkat kabupaten dan kecamatan juga sangat penting. Program yang tersusun menjadi arah gerak penyuluhan yang akan dilakukan. Lebih dari itu, program yang disusun semestillah dilakukan secara demokratis, tranparan, terbuka, dan partisipatif.




(Bakhdal, Penyuluh Senior pada BP4K Rejang Lebong)

Tanggal Artikel: 26-07-2010

Dibaca: x

Printer-friendly Version

Artikel Terkait
  1. Penanaman Perdana Jagung 100 Ha
  2. Pertemuan Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian , Kab. Bengkalis-riau Tahun Anggaran 2011
  3. Kegiatan Informasi Dan Teknologi Hasil Produk Pertanian Di Kabupaten Bekasi
  4. Restra Bapeluh Ppk Musi Rawas 2011-2015