Published on Cyber Extension - Pusluhtan Kementan
(http://cybex.pertanian.go.id)
email sekretariat : cyberextension@gmail.com

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014.

Sumber Gambar:

Tujuan Pembangunan Nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia dan untuk memajukan kesejahteran umum  kehidupan bangsa dan ikut mel  aksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, merupakan peta jalan strategis dalam arah pelaksanaan sistem penyuluhan pertanian di era otonomi daerah. Sehingga Sistem Penyuluhan adalah rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

Penyuluh yang tadinya bagian dari kementerian pertanian, sejak tahun 2006 pindah ke provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga tanggung jawab penyuluh ada di tangan daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Penyuluh, kantor dan biaya yang tadinya ada di Kementerian pindah ke Kabupaten/Kota dan Provinsi. Struktur kelembagaan penyuluhan pertanian tingkat pusat ada Kementerian Pertanian, di provinsi ada Bakorluh, di kabupaten/kota ada badan pelaksana P3K, dikecamatan ada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pasca terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Fungsi penyuluhan pertanian diwadahi pada Dinas yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hal ini ditegaskan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan, yaitu: 1) Penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi masuk dalam fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan Bidang Pertanian dalam bentuk Bidang/Seksi. Sebagai Pelaksana Teknis Operasional dapat dibentuk UPTD Penyuluhan Pertanian (Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian) Melalui peraturan Gubernur. 2) Penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten/Kota masuk dalam fungsi Dinas yang menyelenggarakan urusan Bidang Pertanian dalam bentuk Bidang/Seksi. Sebagai Pelaksana Teknis Operasional dapat dibentuk UPTD Penyuluhan Pertanian (Balai Pelaksana Penyuluhan) melalui peraturan Bupati/Walikota. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi Penyuluh Pertanian, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha, di pimpin oleh Seorang Koordinator Penyuluh Pertanian.  Optimalisasi peran BPP melalui Kostratani adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan, yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan IT dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Penyuluhan Pertanian Desa (Posluhdes) adalah kelembagaan penyuluhan di tingkat desa yang merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

Kewenangan penyuluhan pertanian menjadi bagian urusan pertanian di provinsi dan kabupaten/kota dan telah masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren (RPP-PUPK). Keleluasan Pemda dalam mengatur urusannya sendiri bisa memberikan dampak positif bagi sektor pertanian, terutama dalam peningkatan pendapatan petani. Peranan Pemerintah Daerah sangat diperlukan, bantuan teknis, promosi, bimbingan, jaminan pasar, dan pembiayaan      sangat penting bagi mereka. Betapa pentingnya dukungan Pemerintah Daerah pada kegiatan petani (kelompok tani) dan produksi pertaniannya. Hvy/Jks

Tanggal Artikel Diupload : Selasa, 11 Mei 2021
Tanggal Cetak : Kamis, 23 Sep 2021

Kementerian Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Jl. Harsono RM No.3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telp/Fax. 021-7804386