Gerbang Daerah
> >

PENYULUH PERTANIAN SWADAYA (PPS) HARUS MAMPU MENGEKSISTENSIKAN DIRI DI PEMERINTAHAN KELURAHAN

Jum'at, 03 Sep 2021
Sumber Gambar : doc.Bang Joe BPP Ponorogo

          KOTA REOG. Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) menurut dari Kementerian Pertanian merupakan petani yang berhasil dan mau melakukan penyuluhan kepada petani lain bersinergi dengan penyuluh pegawai negeri sipil. Sebagai bukti legal keberadaan PPS telah terseleksi dan terdaftar oleh Dinas Pertanian setempat. Saat ini jumlah PPS yang terdaftar di BPP Ponorogo sebanyak orang. Untuk meningkatkan kapasitas PPS maka Bidang Penyuluhan Pertanian Kabupaten PONOROGO rutin dalam setiap tahun mengadakan evaluasi dan koordinasi.

         Guna memudahkan PPS dalam menempuh jarak transportasi saat evaluasi dan koordinasi,maka kebijakan dari dipertahankan membagi dua gelombang komoditi padi dan jagung. Gelombang pertama dan kedua untuk wilayah,Brotonegaran,Banyudono,Keniten,Kauman,Paju danMangkujayan Kecamatan Ponorogo. Untuk wilayah Kec. Ponorogo dilaksanakanpada hari Selasa (24./08/2021) bertempat di Aula Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kec. PONOROGO.

         Drh. Niken Widajati membuka acara Koordinasi Dengan 6 Kelompok Penyuluh Swadya di Kec. PONOROGO, dalam pembukaannya beliau menyampaiakan bahwa “Guna acara ini diadakan untuk mengetahui keunggulan dan kendala dari PPS yang bertugas di lapangan sekaligus mengingatkan kembali kepada PPS untuk tertib sesuai kesepakatan dalam mengumpulkan laporan kegiatan”.

          Saat acara penyampaian materi oleh Drh. Niken Widajati selaku koordinator Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan menyampaiakan tugas pokok dan fungsi PPS sesuai dalam peraturan Menteri Pertanian. Tupoksi PPS yaitu: 1) Menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian. 2)Melaksanakan Penyuluhan. 3) Melakukan koordinasi dengan penyuluh pertanian PNS, PP P3K, pelaku utama, dan swasta. 4) Melakukan pertemuan dengan petani. 5) Menumbuhkan kelembagaan dan kemitraan. 6) Menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. 7) Menyampaikan informasi dan percontohan. 8) Menyusun laporan.

         Penyampaian materi selanjutnya di sampaikan dirangkap oleh Drh. Niken Widajati selaku penyuluh pertanian tingkat Kecamatan karena masa pandemic covid-19 semua dilaksanakan secara terbatas membawakan materi metode penyuluhan dan motivasi usaha tani. Upaya meningkatkan eksistensi PPS di pemerintahan tingkat desa diantaranya : 1) Mengaktifkan dan atau membentuk pos penyuluhan pertanian tingkat desa (Posluhdes). 2) PPS aktif dalam pertemuan tingkat desa. 3) PPS aktif dalam pertemuan dengan petani maupun kelompoktani. 4) Tindak lanjut Dinas pertanian menerbitkan Surat Tugas kepada PPS yang bisa di tunjukkan ke pemerintahan Kelurahan.

Penulis : admin Ponorogo ( joesoef soegiarto,SP )

PENGUNJUNG

40840

HARI INI

68073

KEMARIN

37475945

TOTAL
Copyright © cybext.pertanian.go.id
rss twitter facebook