Materi Lokalita
JAWA BARAT > >

Saatnya penyuluh pertanian Jabar Bangkit

Rabu, 21 Jul 2021
Sumber Gambar :

 

Oleh  : ARIFIN

 

 

Latar Belakang

 Penyuluhan pertanian merupakan garda terdepan dalam pembangunan pertanian ,fungsi utama penyuluhan pertanian adalah pengembangan sumberdaya manusia ( pelaku utama dan pelaku usaha)  dan transfer inovasi tekenologi. Kepala Badan Penyuluhan  dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan pertanian 50 % lebih ditentukan oleh sumber daya manusia,oleh sebab itu betapa pentingnya peran penyuluhan pertanian dalam mendukung   tercapainya tujuan  pembangunan pertanian. Kebijakan Pembangunan pertanian nasional  antara lain mengkatkan produktivitas dan Aproduktivitas hasil  hasil pertanian , meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, meningkatkan  nilai ekspor dan pengembangkan sumberdaya manusia petanian dengan tag line Pertanian   “maju mandiri dan modern “

Program pembangunan pertanian jawa barat merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian nasional  dengan tag line “ Petani Juara lahir dan bathin melalui inovasi dan kolaborasi.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan SDM Penyuluh yang handal, kreatif, inovatif dan  berwawasan  global dalam penyelenggaraan penyuluhan yang produktif, efektif dan efisien. Dalam mendukung  tercapainya tujuan pembangunan pertanian menurut  UU No 16 tahun 2006 tetang system penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan,  penyuluhan pertanian memiliki fungsi

  1. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
  2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
  3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
  4. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan;
  5. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;
  6. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
  7. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

 

Kondisi Penyuluhan Pasca Lahirnya UU 23 /2014

Adanya mispersepsi terhadap UU 23/2014, kondisi demikian  meneyebabkan pertama . terjadinya variabilitas atau bervariasinya nomenklatur  kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten kota sampai ketingkat kecamatan.  Kelembagaan yang  menangani penyuluhan pertanian tingkat provinsi di Jawa Barat setingkat  Bidang Penyuluhan berada di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura , sementara di tingkat kabupaten kota bervariasi yakni  bidang penyuluhan, UPTD penyuluhan , seksi penyuluhan bahkan ada di KJF penyuluh, sedangkan ditingkat kecamatan ada yang tetap sebagai BPP lembaga non- structural  dan ada yang  diubah menjadi UPTD sebagai lembaga structural eselon IV. Luas wilayah BPP maupun UPTD  meliputi  satu kecamatan atau lebih. Ke dua adanya pemerintah  daerah yang  berpandangan bahwa penyuluhan pertanian bukan aspek yang  penting;  Indikatornya antara lain (a)  banyak    tenaga penyuluh yang di alihtugaskan kejabatan structural tanpa adanya penyuluh pengganti sehingga tenaga penyuluh dilapangan semakin berkurang, (b) menempatkan kelembagaan yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota pada struktur setingkat seksi (eselon IV) bahkan ada yang  dikelola oleh oleh KJF penyuluh (non structural), sementara sebelumnya penyuluhan pertanian dikelola oleh pejabat struktural eselon II. (c) adanya perubahan nomenklatur  kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan dari BPP sebagai lembaga non structural  manjadi UPTD sebagai lembaga struktural , hal ini menyebabkan terjadinya disharmonis antara koordinator penyuluh sebagai pejabat fungsional di BPP yang sudah senior dan sudah eksis sejak puluhan tahun silam dengan Kepala UPTD sebagai pejabat struktual yunior dan tidak memiliki konpentensi pertanian. Ketiga lemahnya manajemen dan kebijakan penyuluhan pertanian , mulai dari perencanaan, pelakanaan, supervise, monitoring dan evaluasi.  Ke empat,  kurangnya peningkatan kualitas  tenaga penyuluh , kesempatan untuk  mendapatkan pelatihan fungsional maupun teknis sangat terbatas. Ke lima  ; pengangkatan penyuluh baru   dari jalur umum maupun alih status dati THL-TBPP menjadi ASN PNS ataupun PPP sangat lambat, bahkan  sementara penyuluh senior tiap tahun terus berkurang karena memasuki masa pensuin ; Ironisnya ! terjadi pada tahun 2019 ada empat kabupaten di Jawa Barat yakni Kabupaten  : Karawang, Subang, Bekasi dan Purwakarta  tidak mengusulkan pengangkatan penyuluh THL-TBPP menjadi ASN PPPK. Berdasarkan UU No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, pasal 46 ayat (4) pemerintah wajib penyediakan minimal  satu orang penyuluh pertanian per desa. Jumlah desa di Jawa Barat 5.312 desa,  sedangkan jumlah penyuluh 3.434 personil terdiri atas penyuluh PNS 1.332, PPPK 914, CPNS 41, THL TBPP Pusat 147 dan THL TBPP Daerah 1000. Sebagian dari mereka bertempat tugas di provinsi, kabupaten kota dan di BPP. Dengan demikian penyuluh yang berada di desa jumlah jauh lebih sedikit,  wilayah kerja mereka meliputi 2-3 desa per penyuluh.   Ke enam kurangnya sarana dan parasarana serta pembiayaan penyuluhan, pemerintah daerah belum mampu menyediakan anggaran penyelenggaraan penyuluhan yang memadai sebagaimana diamanatkan oleh  PP 43 tahun 2009  tentang  Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan  Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. BPP sebagai home base nya penyuluhan pertanian  kondisinya sungguh  memprihatinkan , sarana dan pasarananya jauh dari kata memadai. 

Tantangan

Paradigma Penyuluhan pertanian ke depan harus mampu menjadikan penyuluhan pertanian yang progresif yang  dapat melayani petani dengan pelayanan prima. Hal tersebut mengingat : (1)  jumlah penduduk yang semakin meningkat,  Tahun 2020 saja jumlah pendududk  Jawa Barat hampir mencapai 50 juta jiwa,  yang tentunya mereka memerlukan sandang pangan dan tempat tinggal, (2)  alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang semakin massif sehingga usaha peningkatan produksi pertanian hanya dapat  di lakukan dengan cara peningkatan   produktivitas melalui penerapan teknologi kekinian, transper teknologi merupakan bagian  dari tugas dan fungsi penyuluhan   (3) jumlah petani semakin berkurang, diperlukan petani milenial sebagi penggati petani yang sudah sepuh. Mengajak kaum muda untuk terjun ke usaha pertanian, bukan hal yang mudah, karena pertanian dipersepsikan dengan kemiskinan dan tidak bergengsi, sehingga  diperlukan art and skill  yang sesuai dengan masanya. (4) era 4.0  menuntut kemampuan penyuluh yang lebih adaptif terhadap teknologo digital untuk menciptakan digitalisasi metoda dan media penyuluhan yang dapat mempercepat penyebaran informasi teknologi dan pelayanan kepada petani pengguna, (5) program pemerintah terkait dengan pembangunan petani dan pertanian akan terus meningkat seiring dengan tuntutan dan tantangan zaman. Maka penyuluhan pertanian siap atau tidak siap harus dapat mengadapsikan terhadap perubahan tuntutan dan tantangan tersebut. 

Penyuluhan Pertanian Harus Bangkit

Penyuluh pertanian ke depan harus mampu mewujudkan penyuluhan  pertanian yang progresif yang dapat memberikan  pelayanan perima kepada  para petan   sebagai cliennya. Kondisi ini  oftimis bisa tercapai paling tidak penyuluhan pertanian di Jawa Barat. Oftimisme ini bukan tanpa alasan, tetapi berdasarkan anlisis terdapat  beberapa fakta yang mendukung oftimisme bangkitnya penyuluhan pertanian di Jawa Barat. Fakta-fakta tersebut diantaranya  :

  1. kebijakan yang mendukung; salah satu factor yang mendukung keberhasiln pembangunan pertanian selain SDM adalah kebijakan. Kebijakan yang kondusif akan mendorong terciptanya suasan kerja yang nyaman. Kebijakan yang berfihak akan mendorong motivasi kerja yang tinggi, KOSTRATANI misalnya menjadi trigger bagi dunia penyuluhan karena dirasakan itu sebagai kebijakan yang berpihak pada penyuluhan, di samping itu getolnya kepala Badan Penyuluhan dan SDM pertanian datang berkunjung ke Provinsi ,Kabupaten/Kota bahkan ke BPP untuk memberikan sosialsasi dan advokasi kepada pemerintah daerah sekaligus juga kepada para penyuluh di lapangan. Pengakuan  menteri pertanian  bahwa keberhasilan pembangunan pertanian yang sekarang dicapai adalah tidak lepas dari  peran para penyuluh dan petani hal ini di sampaikannya berkali-kali sehingga para penyuluh se Nuasntara merasa tersanjung. Program Mentan Sapa Penyuluh dan Petani (MSPP) dan program Ngobras atau Ngobroal santai bersama BPSDM Kemetan, dinilai sebagai   bukti keberpihakan kementan kepada penyuluh ,  penyuluh dimanapun berada dapat berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian serta jajarannya, komdisi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Suasana- suasana seperti inilah diyakini akan menjadi energy yang luar biasa  bagi penyuluh dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan dapat menghasilkan hasil kerja yang baik.
  2. Pengangkatan penyuluh THL - TBPP menjadi ASN PNS maupun ASN PPP; Penantian panjang bagi THL-TBPP untuk mendapatkan status ASN PNS maupun PPP, mereka ada yang sudah bekerja sejak tahun 2017, sekarang hampir semua dari mereka sudah meraih status itu. Diharapkan sebagai ungkapan rasa syukur mereka atas perubahan status tersebut antara lain bisa ditunjukan dengan kinerjanya yang oftimal.
  3. Jawa Barat telah mengangkat seribu THL-TBPP Daerah; seribu THL TBPP daerah direkrut Pemerintaha Jawa Barat sejak tahun 2012 tersebar di 27 kabupaten/kota, setiap tahun dievaluasi, mereka harus berkinerja baik agar bisa berkesempatan memperpanjang kontrak kerjanya , bagi mereka yang dinilai oleh kabupaten/kota berkinerja kurang bagus maka hubungan kerjanya diputus. Oleh karenanya setiap THL – TBPP akan berusaha untuk memelihara dan meningkatkan kinerjanya. Mereka mendapat fasilitas honor dan BOP dari APD  pemerintah prvovinsi yang besarannya terus meningkat dari Rp.500.000/bulan tahun 2012 sekarang sudah mencapai di atas Rp.4.200/bulan. Perhatian  Pemerintah Jawa Barat khusnya yang serius terhadap THL TBPP Daerah ini perlu diikuti dengan keseriusan mereka dalam menjalankan tugas penyuluhannya guna mendukung  pencapaian target – target pembangunan pertanian.   
  4. Penyuluh berusia muda; Penyuluh pertanian yang ada sekarang didominasi oleh penyuluh pertanian berusia relative muda (kurang dari 40 tahun) , mereka diangkat dari THL-TBPP dan / atau diangkat melalui jalur umum, usia muda berarti masih enegik, dan adaptif terhadap inovasi teknologi pertanian maupun teknologi digital, adaptif terhadap setiap perubahan dan mampu menghadapi tantangan.

      Penyuluh pertanian muda atau penyuluh pertanian  milenial umunya memilki “acievmen motivation” atau motivasi berprestasi yang dapat dijadikan modal dasar untuk berkinerja baik.

  1. Pemberian Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP); Seluruh Penyuluh Pertanian di Jawa Barat telah mendapat TPP dari pemerintah daerah masing-masing dimana mereka bertugas, walupun  nominlanya    bervariasi sesuai kebijakan pemerintah daerahnya setempat. TPP ini tentunya harus dipandang sebagai penghargaan atas profesi dan prestasi yang mesti dibalas dengan prestasi dan kinerja yang baik.  
  2. Kebijakan pemrintah terkait dengan kenaikan pangakat/jabatan. Penyuluh pertanian sebagai pejabat fungsional wajib mengikuti uji kompetensi pada setiap mau naik jabatan. Kebijakan ini memicu penyuluh untuk bekerja tidak biasa-biasa saja, mereka harus dapat meningkatkan kompetensi sesuai dengan jabatanya.
  3. Terbitnya Permenpan RB No 35 tahun 2020 tentang jabatan fungsional penyuluh. Permenpan RB 35/2020 dinataranya memuat butir-butir dan bukti-bukti kegiatan yang mendapat angka aredit antara lain harus   berbasis kinerja bukan berbasis proses. Setiap jenjang jabatan wajib melakukan kegiatan minimal per tahun sesuai dengan jenjang jabatanya.    Kedua ketentuan ini mendorong penyuluh untuk kreatif dan inovatif serta lebih produktif, tidak bekerja asal-asalan. Bagi mereka yang bekerja seadanya dapat dipastikan akan ketinggalan. Bagi penyuluh peningkatan pangkat /jabatan adalah kehormatan dan prestise, disamping kesejahteraan. 

8, Ketersediaan formasi; Kenaikan jabatan fungsional Penyuluh  erat kaitannya dengan ketersediaan formasi untuk  jabatan tersebut, oleh karenanya penyuluh harus berlomba,  berkompetisi berusaha untuk secepatnya  naik pangkat agar dapat mengisi formasi yang semakin tinggi jabatan semakin sedikit formasi, semakin kecil peluangnya.

  1. Contoh petani berhasi; Di Jawa Barat terdapat banyak contoh-contoh petani yang berhasil, petani milenial maupun petani sepuh yang dapat dijadikan contoh dan media pembelajaran. Penyuluh tidak hanya berbicara tetapi dia bisa menunjukan bukti suatu keberhasilan. disamping itu pula mereka yang berhasil dapat diberdayakan membantu kegiatan penyuluhan sebagi penyuluh swadaya.
  2. Keberadaan P4S; P4S sebagai pusat pelatihan pertanian swadaya di perdesaan, merupakan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang pengembangan SDM pertanian. posisinya sangat strategis karena berada di perdesaan diklelola secara swadaya oleh penyuluh swadaya yakni petani yang berhasil dan berdedikasi tinggi. Di Jawa Barat tercatat lebih dari 240 P4S , terbanyak diantara P4S diprovinsi lain di Indonesia. Keberadaan  P4S  dengan segala pengalaman dan dedikasinya  merupakan potensi untuk mempercepat terwujudnya  penyuluhan yang progresif    di jawa barat. 
  3. Keberadaan Pos penyuluhan Desa (POSLUHDES). Sesuai amanat UU N0 16/2006 tentang SP3K, Posluhdes merupakan Lembaga penyuluhan swadaya ditingkat desa. Kehadiran posluhdes ini terutama untuk mendekatkan pelayanan penyuluhan kepada petani pelaku uatama dan pelaku usaha . Pemerintah Jawa Barat sejak tahun 2018 secara bertahap telah memfasilitasi 1.300 lebih posludes dengan perangkat jaringan komunikasi posluhdes (Jarkomludes) sebagai sarana komunkasi dan informasi antar posluhdes maupun antar pemerintah dengan posluhdes. Melalui  fasilitasi jarkomluhdes tersebut diharapkan posluhdes menjadi rumah pintar petani. Saat ini secara ruti satu minggu dua kali mereka melakukan telecomprence dipandu oleh Dinas TPH provinsi maupun berlangsung secara mandiri oleh mereka dari mereka untuk mereka. Komunikas secara virtual via jarkomluhdes di Jawa Barat sudah berlangsung sebelum era virtual booming  dimasa Pandemi 19. Aktivitas  dan Pemberdayaan posluhdes yang terus ditingkatkan diharapkan menjadi pendorong akan bangkitnya penyuluhan pertanian di Jawa Barat.
  4. Penerapan IoT; Beberapa petani/kelompoktani di Jawa Barat sudah menerapkan IoT sebagai cikal bakal pertanian modern, yang difasilitasi pemerinah maupun swadaya petani. Contoh contoh petani tersebut dapat dijadikan medi pembelajaran bagi petani muda lain. Dengan demikian proses pembelajaran /penyuluhan dengan metoda yang dapat dilihat, didengar dan diperaktekkan (seeing is belivig dan learning by doing) akan mudah dilaksanakan karena  tidak hanya bersifat  bayang-bayang.
  5. Terbukanya sumber Informasi ; Di era globalisasi informasi saat ini, demikian mudahnya memperoleh informasi teknologi teknis,social maupun ekonomi, kapanpun dan dimanapun tidak terbatas ruang dan waktu. Tidak ada alasan penyuluh kehilangan atau kekurangan materi penyuluhan. Situasi seperti ini dapat dikelola sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan penyuluhan yang lebih maju dan produktif.
  6. Eksistensi PERHIPTANI; Perhiptani sebagai organisasi profesi keilmuan di bidang penyuluhan, secara organisasi ditingkat provinsi ada DPW, di tingkat Kabupaet /kota dibentuk DPD dan DPC di tingkat kecamatan walaupun belumseluruh kecamatan di Jawa Barat membentuk DPC Perhiptani. Keberadaan perhiptani ini dapat didorong dan diberdayakan agar bersama-sama pemerintah menigkatkan kapasitas dan profesionalisme penyuluh, memepercepat desiminasi teknologi dan menciptakan metoda dan media penyuluhan yang efektvi.

Penutup

Ke empatbelas  fakta yang telah dianalisisi seperti diuraikan di atas merupakan factor-faktor pendorong terciptanya penyuluhan pertanian  kedepan yang bangkit dan semakin progresif, namun demikian rasanya tidak  cukup dengan bermodalkan 14 butir yang ada,  tetapi dipelukan lain sebagai faktor  utama  antara lain  perlu adanya :

  1. ketegasan terkait dengan posisi penyuluhan pertanian
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluhan
  3. peran kelembagaan penyuluhan yang kuat
  4. sarana prasarana penyuluhan yang memadai
  5. penggunaan teknologi komuniksi secara menyeluruh
  6. pembiayaan yang cukup memadai
  7. komitmen dan dukungan pemerintah yang tegas dan konsiten.

(PENULIS, KETUA DPW PERHIPTANI JABAR)

PENGUNJUNG

3731

HARI INI

44467

KEMARIN

32356289

TOTAL
Copyright © cybext.pertanian.go.id
rss twitter facebook