Materi Penyuluhan

Merauke Sebagai Lumbung Pangan Nasional

Rabu, 02 Sep 2020
Sumber Gambar : Novianti Rante PPL Distrik Merauke

Papua mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan padi sebagai lumbung pangan nasional.  Papua Bagian Selatan khususnya Merauke dinilai paling sesuai untuk produksi tanaman pangan termasuk tanaman semusin lainnya. Lebih dari 2,5 juta ha lahan potensial tersedia untuk pertanian dan sekitar 1,9 juta ha lahan basah yang sesuai untuk produksi tanaman pangan termasuk tanaman semusim lainnya yang diintegrasikan dengan komoditas lainnya dalam Merauke Integrated Rice Estate (MIRE).

Pada tahun 1939, Pemerintah Kerajaan Belanda telah mengembangkan program produksi pangan yang diberi nama Kumbe Rice Estate termasuk distrik Kimmam sebagai pengembangan ternak sapi di wilayah ini. Ke depan, “Ketahanan Pangan Bangkit dari Ufuk Timur NKRI”, tepatnya dari Merauke. Namun, diperlukan komitmen politik yang kuat dan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Merauke sebagai sentra produksi tanaman pangan di Kawasan Timur Indonesia. 

Merauke sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang ditetapkan sebagai sentra produksi beras di Provinsi Papua, maka Kementan melaksanakan kegiatan Budidaya Padi Merauke yang dimaksudkan agar dapat memaksimalkan potensi lahan pertanian dan peningkatan produksi padi di kawasan Papua.  Program Budidaya Padi Tahun 2020, melalui kegiatan percepatan pelaksanaan pemanfaatan lahan di Kabupaten Merauke.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Merauke dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi nasional tahun 2020, serta meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Sasaran kegiatan ini adalah tersalurnya bantuan sarana produksi pertanian untuk mendukung pengembangan Budidaya Padi Merauke dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi tahun 2020 seluas 11.000 Ha.

Saat ini, potensi produksi padi di Kabupaten Merauke cukup tinggi. Terbukti melalui demplot BPTP tahun 2017 dengan teknologi JARWO SUPER (varietas INPARI 32, pemupukan berimbang, penggunaan alsintan, dan lain-lain) mampu menghasilkan lebih 8 t/hektar bila dibandingkan dengan produktivitas gabah rata-rata di Kabupaten Merauke sekitar 4 -  4,5 t/hektar.

Untuk merealisasikan kegiatan Budidaya padi Merauke, Paket bantuan pemerintah untuk Budidaya Padi Merauke adalah benih inbrida dan pupuk organik subsidi. PPK tidak wajib menyediakan komponen saprodi sesuai dengan usulan kelompok tani.  Ketentuan bantuan Kegiatan Budidaya Padi Merauke sebagai berikut: 1) Sarana produksi yang digunakan harus terdaftar secara resmi di Kementerian Pertanian dan masih dalam masa edar;  2) Kelompoktani/Gapoktan dapat menyampaikan usulan merk dagang/varietas tertentu, namun apabila saprodi yang diusulkan tidak tersedia PPK tidak wajib menyediakan komponen saprodi sesuai dengan usulan kelompok tani; 3) PPK menyediakan saprodi berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran, kesesuaian dengan agroekosistem, ketersediaan saprodi, usulan petani dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4) Jika varietas atau merk saprodi yang disediakan tidak sesuai dengan usulan kelompok tani maka PPK tidak wajib mencarikan pengganti yang setara. 

Paket bantuan yang diberikan bersifat stimulant, artinya apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi atau tidak lengkap sesuai paket teknologi yang direkomendasikan (Badan Litbang Kementan atau instansi lainnya), maka tambahan anggaran dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan atau swadaya kelompok tani.

Spesifikasi teknis bantuan yang akan diberikan adalah sebagai berikut :

  1. Benih padi inbrida

Benih padi dalam paket bantuan adalah sebanyak 25 kg/ha. Spesifikasi benih padi yang digunakan antara lain: 1) Varietas unggul yang telah dilepas Menteri Pertanian atau varietas lokal yang telah didaftarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; 2) Bersertifikat minimal kelas benih sebar (BR/label biru) dengan standar mutu sesuai peraturan yang berlaku. Masa edar benih saat diterima oleh petani minimal satu bulan sebelum kadaluarsa; 3) Spesifikasi Teknis mutu benih padi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (Kepmentan No. 991/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan); 4) Pada kemasan dicantumkan tulisan “Bantuan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan - Kementerian Pertanian Tahun 2020, tidak untuk diperjualbelikan”, nama produsen.

Apabila benih berasal dari provinsi lain, maka penyedia harus melaporkan pemasukan benih ke BPSB setempat untuk dapat dilakukan pengecekan mutu benih mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 170 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah. Apabila benih didatangkan dari luar pulau, selain penyedia melaporkan pemasukan benih ke BPSB setempat, penyedia juga harus memiliki ijin dari Badan Karantina untuk pengeluaran benih dari wilayah asal dan pemasukkan benih ke wilayah tujuan.

  1. Pupuk Organik Subsidi

Pupuk organik dalam paket bantuan adalah sebanyak 500 kg/ha. Pupuk organik dalam paket bantuan ini adalah pupuk organik subsidi. Pupuk organik yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis minimal sesuai yang diatur pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 261/KPTS/SR.310/M/4/2019 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah dan masih terdaftar pada Kementerian Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah.  Pada kemasan diharapkan mencantumkan tulisan “Bantuan Pupuk Organik Pertanian Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020, Barang Milik Pemerintah Dilarang Diperjualbelikan”, nama produsen.

Bantuan yang diberikan bersifat stimulan, sehingga apabila bantuan yang tersedia tidak mencukupi untuk menyediakan paket teknologi yang direkomendasikan Badan Litbang atau instansi lainnya, maka dapat didukung dari anggaran APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota dan/atau swadaya.

 

Melalui kegiatan Pengembangan Budidaya padi Merauke ini, diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap pencapaian sasaran produksi padi Nasional, mengingat potensi lahan sawah di Kabupaten Merauke yang masih cukup besar. Hal ini tidak terlepas dari peran Penyuluh Pertanian dalam mendampingi dan mengawal kegiatan agar program-program pemerintah yang dikucurkan dapat terealisasi dengan success.

Demikian informasi yang dapat disampaikan semoga bermanfaat.

Siti Nurjanah Penyuluh Pertanian Utama, Pusat Penyuluhan Pertanian. BPPSDMP Kementerian Pertanian. Email : snurjanah8514@yahoo.com

Sumber : 1) Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan  Budidaya Padi Merauke, 2020, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian 2) litbang.pertanian.go.id ; 3) Sumber Gambar : Novi PPL Merauke

Copyright © cybext.pertanian.go.id
rss twitter facebook