Materi Penyuluhan

PROSEDUR PERIZINAN USAHA PERKEBUNAN

Sabtu, 10 Agu 2019
Sumber Gambar : https://hitonomiger.wordpress.com/2018/03/06/perkebunan-kelapa-sawit-di-jawa/

Untuk melakukan usaha di bidang perkebunan, diperlukan izin usaha yang telah diatur berdasarkan Permentan No. 5/2019 tentang Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian,   Permohonan Izin Usaha untuk budidaya, industri pengolahan hasil, serta usaha yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil dilakukan oleh perusahaan perkebunan.  Sedangkan permohonan Izin Usaha untuk produksi benih dilakukan oleh Pelaku Usaha.

 

Tahapan Izin Usaha perkebunan terdiri atas: a). permohonan Izin Usaha melalui Online Single Submission (OSS) dari pemohon; dan b). penyampaian “Komitmen” dari pemohon untuk memenuhi ketentuan persyaratan Izin Usaha perkebunan.

Komitmen pemohon berisi kesanggupan menyampaikan: a). izin lokasi; b). izin lingkungan; c). rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota; d). rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur; e). izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; f). Hak Guna Usaha; g). pernyataan dari pemohon.

Pernyataan dari pemohon meliputi:

  1. Menyampaikan rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan: a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% dari luas hak atas tanah dan paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
  2. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
  3. Rencana pengolahan hasil;
  4. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan

pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);

  1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; dan
  2. Melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Disamping itu, diperlukan juga surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Komitmen Usaha industri pengolahan hasil berisi kesanggupan menyampaikan: a). izin lokasi; b). izin lingkungan; c). rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota; d). rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur; e).  dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% dari kebutuhan total bahan baku; f). dokumen pasokan bahan baku di luar 20% diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan); g). rencana kerja pembangunan industri pengolahan; h). Hak Guna Bangunan; dan i). pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan.

Komitmen untuk usaha yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan berisi kesanggupan menyampaikan: a). izin lokasi; b). izin lingkungan; c). rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota dari bupati/wali kota; d). rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan provinsi dari gubernur; e). izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; f). Hak Guna Usaha; g). pernyataan.

Pernyataan yang disampaikan meliputi: 1). paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari luas hak atas tanah; dan paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman; 2). kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling sedikit 20% dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 3). rencana kerja pembangunan unit pengolahan; 4). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman; 5). memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 6). melaksanakan kemitraan dengan pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan; dan h). pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Komitmen untuk usaha produksi benih tanaman perkebunan berisi: a) pernyataan memiliki dan/atau menguasai benih sumber; b) peryataan memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman; c). pernyataan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan; dan d). rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat/Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Izin Usaha produksi benih tanaman perkebunan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana tersebut.

Pemenuhan Komitmen

(1) Pelaku Usaha wajib menyampaikan komitmen (pernyataan untuk memenuhi persyaratan izin usaha perkebunan) melalui OSS paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha perkebunan yang diterbitkan di awal.

(2) Direktorat Jenderal Perkebunan, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen.

(3) Hasil evaluasi dinotifikasi ke sistem OSS.

(4) Izin Usaha perkebunan berlaku efektif setelah Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi Komitmen berdasarkan hasil evaluasi. (Sri Wijiastuti, Penyuluh Pertanian pada Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian).

Sumber:  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 5 tahun 2019, tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

PENGUNJUNG

3082

HARI INI

2695

KEMARIN

410918

TOTAL
Copyright © cybext.pertanian.go.id
rss twitter facebook