Gerbang Nasional

SINERGI PENYULUH PERTANIAN PEMERINTAH, SWADAYA dan SWASTA dalam GERAKAN MEMBANGUN KORPORASI PETANI DAN POSLUHDES

Rabu, 10 Jul 2019
Sumber Gambar : dokumentasi PusluhtanRI

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dr. Ir. Momon Rusmono, MS hari ini 14 Juli 2019 membuka secara resmi Bimbingan Teknis Penyuluhan Pertanian dalam mendukung gerakan membangun korporasi petani dan Pos Penyuluhan Desa (PosLuhDes) di Jogjakarta yang diikuti oleh 250 orang penyuluh pendamping Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP), pengelola PosLuhDes, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta.

 Pusat Penyuluhan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian menggelar dua bimtek sekaligus selama tiga hari, yaitu Bimbingan Teknis Korporasi Petani Bagi Penyuluh Pertanian Pendamping dan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Posluhdes dalam Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta. Kegiatan mensinergikan penyuluh pemerintah, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta yang baru pertama kali digelar ini diarahkan dapat meningkatnya pemahaman dan wawasan petugas dalam menumbuhkan dan mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP); terwujudnya kesamaan persepsi tentang konsep, strategi dan langkah-langkah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani, tersusunnya rencana kerja penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani yang difasilitasi oleh dana BANPER (dekonsentrasi 2019) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas pengelola Polluhdes dalam kebijakan penumbuhkembangan Posluhdes dan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bahwa revitalisasi pembinaan kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani melalui pendekatan  korporasi petani berbasis kelembagaan yang berbadan hukum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan nilai tambah usaha tani serta sekaligus menjamin kemandirian petani agar proses usahatani dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Hal itu juga menjadi amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian yang menyatakan bahwa PosLuhDes adalah kelembagaan penyuluhan di desa/kelurahan bersifat non struktural dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama. Pengembangan Posluhdes/Kelurahan diarahkan untuk menjadi kelembagaan penyuluhan terpadu yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dari berbagai aspek pembangunan terutama dalam pengembangan usaha tani pedesaan. Kekuatan PosluhDes diperkuat dengan Surat Edaran Meteri Dalam Negeri Nomor 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Untuk meningkatkan kapasitas peserta Bimtek, Pusat Penyuluhan Pertanian menghadirkan berbagai Pimpinan Instansi, Pakar dan Praktisi Pertanian mengenai kebijakan, program dan mekanisme pelaksanaannya, serta pengalaman pengembangan usaha tani. Narasumber yang akan dihadirkan antara lain: Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian; Perbankan Mandiri dan BRI, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ketua Umum KTNA Nasional, Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri, PisAgro, serta pelaku usaha pertanian.

Hasil dalam pertemuan ini diharapkan dapat menyamakan persepsi tentang konsepsi penguatan kelembagaan ekonomi petani serta menyusun rencana kerja penumbuhan dan pengembangan kelembagaan ekonomi petani yang difasilitasi oleh dana BANPER (dekonsentrasi 2019) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota dan dapat mengoptimalkan peran Posluhdes sebagai kelembagaan penyuluhan terdepan dan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta sebagai mitra Pemerintah untuk memberdayakan masyakat perdesaan. (Nur Fajar)

Copyright © cybext.pertanian.go.id
rss twitter facebook