Gerbang Nasional

Yuk kenali Perpres no.35 tahun 2022

Selasa, 05 Apr 2022
Sumber Gambar :

[ JAKARTA ] Sebagai upaya penguatan peran dan fungsi penyuluh pertanian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi hadir memberikan arahan pada agenda kegiatan Ngobrol Asyik (Ngobras) Penyuluhan volume 16 yang bertemakan Yuk kenali Perpres no.35 tahun 2022, kegiatan tersebut dilaksanakan di AOR BPPSDMP,Jakarta (selasa/05/04/22).

Pada arahannya, Dedi mengatakan bahwa ada tiga hal dalam meningkatkan produktivitas pertanian yaitu inovasi teknologi dan sarana prasarana sebanyak 25%, peraturan perundangan sebanyak 25% dan sumberdaya manusia pertanian sebanyak 50%.

Dikatakannya, hal utama dan pertama dalam peningkatan produktivitas pertanian adalah Sumber Daya Manusia (SDM) pertaniannya. SDM pertanian yang memiliki kontribusi sebesar 50 persen bagi peningkatan produktivitas.Oleh karenanya, kalau mau sektor pertanian suatu negara maju, maka perkuat SDM pertaniannya.

“Pertanian kita memiliki banyak teknologi yang bisa diimplementasikan untuk meningkatkan produktivitas. Ketika kapasitas penyuluh naik, produktivitas dan kesejahteraan petani juga akan melonjak,” jelas Dedi.

Narasumber Ngobras, Hanan A.Rozak, Komisi IV DPR RI mengatakan hal yang perlu dicermati yaitu keterlibatan penyuluh dilapangan dalam menerapkan teknologi pertanian kepada petani.

“Sebagai tim legislatif kami memiliki tugas terkait fungsi legislatif yaitu undang-undang, anggaran untuk memastikan anggaran didistribusikan serta pengawasan di tingkat pusat sampai dengan lapangan”. jelas Hanan A. Rozak.

Kedepan Hanan mengharapkan tenaga penyuluh pertanian ada di tingkat BPP, sedangkan untuk posluhdes diperkuat dengan adanya peran Kepala Desa.

Narasumber lainnya Mulyono Machmur, Ketua Dewan pembina PERHIPTANI mengatakan untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian di propinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Satminkal sebagai wadah.

“Satminkal semestinya berfungsi sebagai dapur dari koordinasi penyuluh pertanian”.ujar Mulyono.

Penyelenggaraan penyuluhan merupakan tanggung jawab gubernur, bupati dan wali kota. Penyuluh, memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendorong produktivitas pertanian di suatu daerah.

Sementara itu Kepala Pusat Penyuluhan, Bustanul Arifin Cahya yang hadir secara offline pada agenda kegiatan Ngobras mengatakan sebelum perpres no.35 tahun 2022 penetapan Penyuluh sebagai Koordinator BPP belum cukup tegas dan masih beragam.

“Dengan adanya perpres no.35 tahun 2022 penetapan Penyuluh sebagai Koordinator BPP oleh kepala dinas kab/kota sudah tegas dan seragam. Yang memiliki dampak meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan”. jelas Bustanul Arifin Caya.

Lebih lanjut Bustanul Arifin Caya menjelaskan bahwa terkait pasal 20 tentang tata cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, cangkupan pengaturanya yaitu sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian,  koordinasi dan penyediaan dengan pihak terkait dalam penguatan infrastruktur baik dari sisi komponen lunak, piranti lunak, dan penguatan jaringan.

“Infrastruktur teknologi informasi antara lain komponen fisik, perangkat lunak dan jaringan. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mensinergikan akses data dan informasi pembangunan pertanian”. tutup Bustanul Arifin Caya.hvy

PENGUNJUNG

55661

HARI INI

73870

KEMARIN

50761293

TOTAL
Copyright © cybext.pertanian.go.id
rss twitter facebook