Gerbang Nasional

SOSIALISASI PERPRES 35 TAHUN 2022 TENTANG PENGUATAN FUNGSI PENYULUHAN PERTANIAN

Sabtu, 02 Apr 2022
Sumber Gambar :

[ JAKARTA ] Penyuluhan pertanian tetap memegang peranan yang signifikan dalam menggenjot produksi dan produktifitas terutama pangan. Undang-undang no. 16 tahun 2006 menjadi kurang efektif dengan lahirnya undang-undang no. 23 tahun 2014 dikarenakan Bakorluh, BP4K dan BP3K hilang, sehingga atas inisiatif presiden sebagai penyemangat undang-undang no. 16 tahun 2006 masih tetap ada, tetapi tidak bertentangan dengan undang-undang 23 tahun 2014.

Untuk memperkuat penyuluhan pertanian perlu segera dibentuk Satmingkal di propinsi kabupaten kota untuk menggerakkan pengukuhan pertanian didaerah, penguatan kapasitas SDM penyuluh THLTBPP dan P3K (ada pembagian yang jelas). Penyelenggaraan penyuluhan merupakan tanggung jawab gubernur, bupati dan walikota, untuk Sarana dan Prasarana merupakan tanggung jawab pusat Gubernur, Bupati dan Walikota, diperlukan monitoring dan evaluasi untuk memperkuat amanat undang-undang No. 23 tahun 2016.

Sehubungan dengan terbitnya Perpres no.35 tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, Kementerian pertanian Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) melakukan sosialisasi perpres No.35 tahun 2022 secara virtual dalam agenda kegiatan Mentan Sapa Petani dan Penyuluh Pertanian (MSPP) volume 13 pada Jumat (01/04/2022) di AOR BPPSDMP,Jakarta.

Melalui Perpres ini Presiden memerintahkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/walikota untuk penguatan hubungan kerja, dengan pembentukan Satuan Adminstrasi Pangkal (Satminkal) di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wadah pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian;

Kepala Badan Prenyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi pada saat MSPP, mengatakan terkait pangan, bahwa pangan tidak boleh bersoal, sektor pertanian penghasil pangan tidak boleh berhenti.

“Lahirnya perpres no. 35 tahun 2022 diharapkan penyuluhan pertanian akan lebih efektif dan semarak lagi” ujar Dedi

Kita harus mampu berkolaborasi pertanian dari segala aspek, tidak bisa kementan sendiri dan hanya satu sektor lanjut Dedi.

Sementara itu narasumber MSPP, Kepala Biro Hukum Kementan, Maha Matahari Eddy Purnomo mengatakan bahwa penyelenggara penyuluhan pertanian di propinsi dan kab/kota dilaksanakan oleh Satminkal.

“Sinergi dilaksanakan melalui Operasionalisasi Penyuluhan Pertanian oleh Menteri Pertanian”.ujar Maha Matahari.

Lebih lanjut Maha matahari Eddy mengatakan Operasionalisasi Penyuluhan Pertanian dilaksanakan melalui perencanaan, pembinaan, pengawalan dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi.

Narasumber selanjutnya Bustanul Arifin, Ketua Komisi Penyuluhan Pertanian nasional mengatakan penguatan fungsi penyuluhan diantaranya meningkatkan produksi dan produktivitas pangan, distribusi pangan, keamanan pangan, dayasaing dan keberlanjutan produk pangan. 

“Penguatan fungsi penyuluhan dilaksanakan secara sinergis dari pusat, provinsi, sampai daerah”. ujar Bustanul Arifin.

Selanjutnya Bustanul mengatakan bahwa penyuluhan pertanian di dalam Perpres 35/2022 sedikit berbeda, karena diharapkan mampu berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan nasional, yaitu ketersediaan pangan, aksesbilitas pangan dan pemanfaatan atau konsumsi pangan.

Narasumber lainnya Direktur Jenderal bina administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal menjelaskan bahwa kecamatan sebagai simpul data dan informasi pembangunan pertanian.

“Diperlukan koordinasi dengan pendamping atau penyuluh pertanian untuk meningkatkan kapasitas petani dalam mendukung dan melaksanakan program pembangunan pertanian”. jelas safrizal.

Safrizal menuturkan diperlukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara intensif dan real time berbasis data primer penyuluhan pertanian.

Kepala Pusat Penyuluhan (Kapus), Bustanul arifin Caya yang hadir pada kegiatan MSPP mengatakan diperlukan tindak lanjut yaitu Satminkal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/ Kota.

“Dalam hal tidak terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah yang membidangi Penyuluhan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/kota gubernur dan bupati/wali kota wajib menetapkan 1 (satu) Satminkal Penyuluhan Pertanian di Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/ kota”.ujar Bustanul.

Selanjutnya Kapus mengatakan pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi diperlukan untuk menyinergikan dan mempercepat akses data dan informasi pembangunan pertanian, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.

“Tindak lanjut yang diperlukan bagi Kecamatan yang sudah terdapat BPP ditingkatkan kapasitasnya dan bagi kecamatan yang mempunyai potensi pertanian (ketersediaan lahan dan terdapat rumah tangga petani) belum terdapat BPP untuk membentuk BPP”. tutup Bustanul Arifin.hvy

PENGUNJUNG

2432

HARI INI

62573

KEMARIN

50457657

TOTAL
Copyright © cybext.pertanian.go.id
rss twitter facebook