Gerbang Nasional

YUUUK KITA PAHAMI PAYUNG HUKUM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

Selasa, 28 Des 2021
Sumber Gambar : Pusat Penyuluhan Pertanian

[ JAKARTA ] Penyuluh pertanian merupakan garda terdepan dibidang pertanian,  peran penyuluh pertanian di kostratani antara lain membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang tantangan yang dihadapi petani dalam mengelola usaha, mengupayakan akses petani kesumber informasi, teknologi dan sumberdaya lainnya dalam pengembangan usaha petani, pengawalan dan pendampingan petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi pada arahannya di kegiatan Ngobrol Asyik (Ngobras) volume 37 bertemakan Yuuuk kita pahami payung hukum jabatan fungsional penyuluh pertanian, yang diselenggarakan pada Selasa (28/12/2021) di AOR BPPSDMP secara virtual mengatakan bahwa penyuluh pertanian merupakan jembatan antara program - program Kementerian Pertanian untuk dapat diimplementasikan kepada petani dilapangan.

“Tugas kita menghantarkan produk pertanian untuk meningkatkan produktivitas kepada petani, dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga petani dapat mengimplementasikan inovasi teknologi informasi di sawahnya masing-masing”. jelas Dedi.

Selanjutnya Dedi mengharapkan dengan pengawalan dan pendampingan program pertanian dilapangan oleh penyuluh pertanian dapat meningkatkan produktivitas pertanian melalui optimalisasi kinerja penyuluh pertanian.

Sementara itu agenda Ngobras menghadirkan narasumber dari penyuluh pusat, Siti Nurjanah mengatakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 telah di tetapkan pada tanggal 26 Mei 2020 dan diundangkan pada tanggal 29 Mei 2020.

Permenpan RB 35/2020 tersebut mengatur tentang Jabatan Penyuluh Pertanian dan angka kreditnya dalam rangka pengembangan karier dan    peningkatan profesionalisme  Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang penyuluh pertanian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi.

“Tugas jabatan penyuluh pertanian sesuai Permentan no.02/2008 pada pasal empat yang semula melaksanakan persiapan kegiatan penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan dan pengembangan penyuluhan pertanian, menjadi melaksanakan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluhan sesuai dengan PermenpanRB no.35/2020 pada pasal enam”. jelas Siti Nurjanah.

Narasumber penyuluh pusat lainnya, Sumardi mengatakan bila unit kerja tidak terdapat Penyuluh Pertanian yang sesuai dengan jenjang jabatannya, Penyuluh Pertanian yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

“Penyuluh Pertanian yang melaksanakan tugas atau kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80%”. ujar Sumardi.

Lebih lanjut Sumardi menjelaskan bahwa Penyuluh Pertanian yang melaksanakan tugas satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen)

Diharapkan dengan diberlakukannya Permenpan RB 35/2020, maka perlu kiranya para penyuluh pertanian memahami payung hukum jabatan fungsional penyuluh pertanian agar dalam pengembangan kariernya dan dalam mengemban tugas serta tanggung jawabnya sebagai ASN bisa lebih professional dan berkarakter. -hvy-

PENGUNJUNG

52705

HARI INI

73870

KEMARIN

50758337

TOTAL
Copyright © cybext.pertanian.go.id
rss twitter facebook